23/12/2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Sikur, Lombok Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan informasi terkait Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), yang selama ini menjadi rujukan pungutan atau sumbangan dari orang tua/wali siswa di SMA dan SMK Negeri.
Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad, menjelaskan bahwa kunjungan DPRD tersebut berfokus pada pengkajian akademis terkait dampak pemberlakuan BPP dan kebijakan moratorium pungutan yang saat ini diterapkan.
“DPRD ingin benar-benar mendengar kondisi di lapangan. Mereka ingin mengetahui dampak dari BPP seperti apa, kemudian bagaimana praktik sumbangan yang berjalan saat ini. Karena itu, pihak komite juga dilibatkan untuk menyampaikan harapan orang tua wali,” ujar Hasbi. Pada senin (22/12/2025).
Ia menegaskan bahwa baik pihak sekolah maupun komite memiliki pandangan yang sama, yakni perlunya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Namun demikian, partisipasi tersebut harus diatur melalui regulasi yang jelas dan tidak memberatkan.
“Pada intinya memang dibutuhkan partisipasi masyarakat, tapi harus ada aturan yang jelas. Saat ini kan masih sifatnya sumbangan sukarela,” katanya.
Hasbi mengungkapkan fakta di lapangan bahwa besaran sumbangan dari orang tua sangat beragam. Ada yang menyumbang Rp 2.000 hingga mencapai Rp 20.000, bahkan lebih, karena sekolah tidak diperbolehkan membatasi nominal maupun menentukan waktu pembayaran.
“Karena namanya sumbangan sukarela, tidak boleh dipatok dan tidak boleh ditentukan waktunya,” jelasnya.
Namun, kebijakan moratorium yang berjalan di tengah tahun dinilai berdampak pada pelaksanaan program sekolah. Pasalnya, anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disusun sejak awal tahun dan sudah berjalan.
“Kalau moratorium ini diberlakukan sejak awal tahun, tentu kami bisa menyesuaikan kembali anggaran BOS. Tapi ini berjalan di tengah jalan, sehingga sekolah kesulitan memaksimalkan program yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasbi menyampaikan bahwa DPRD NTB saat ini tengah mengkaji pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait pembiayaan pendidikan. Selama ini, aturan yang ada hanya berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang dinilai belum cukup kuat secara hukum.
“Makanya sekarang DPRD ingin membuat Perda. Mereka ingin menyerap aspirasi dari semua pihak, mulai dari SMA, SMK, komite sekolah, hingga masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbi juga menyampaikan harapan agar regulasi yang nantinya dibuat tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Ia menolak sistem pengelompokan atau klaster sumbangan berdasarkan kemampuan, dan mengusulkan besaran yang sama untuk semua siswa.
“Kalau memang Rp 200 ribu itu berat, mungkin bisa Rp 100 ribu saja. Tapi jangan pakai istilah klaster seperti dulu. Kalau mau, disamakan saja seperti BOS, satu angka untuk semua siswa,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sekolah bersikap terbuka dan adil dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada DPRD.
“Harapan kami tetap ada partisipasi masyarakat, tapi dengan mengukur kemampuan mereka. Kalau memang memberatkan, ya dikurangi. Yang penting regulasinya jelas dan sesuai aturan,” pungkas Hasbi. Baca berita di opsintbcom
