Faktanews.id

Faktanews.id Menyajikan berita terpercaya sesuai sumber, Berbicara Sesuai Fakta, Instagram: Faktanews.id

11/05/2026

BANDA ACEH - Massa aksi dari Aliansi Rakyat Aceh (ARA) meminta Asisten I Sekda Aceh Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Syakir, melakukan video call dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, saat aksi penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 11 Mei 2026.

Permintaan itu disampaikan setelah Syakir menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan JKA yang menuai polemik.

“Terkait Pergub JKA 2026 sampai hari ini masih terus dilakukan evaluasi,” kata Syakir di hadapan massa aksi.

Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari peserta demonstrasi. Orator aksi, Syarif Maulana, menilai pemerintah hanya terus menyampaikan alasan evaluasi tanpa mengambil keputusan yang mereka tuntut.

“Kemarin kita sudah mendengar dari sekda mereka juga melakukan evaluasi,” kata Syarif.

Massa kemudian meminta agar Gubernur Aceh dihadirkan secara langsung, minimal melalui sambungan video call, untuk menjawab tuntutan pencabutan pergub tersebut.

“Kita meminta untuk VC Mualem,” teriak Syarif yang langsung disambut sorakan peserta aksi.

Ia juga menyindir ketidakhadiran gubernur di tengah demonstrasi yang masih berlangsung.

“Hari ini sekda jangan merasa jadi gubernur, mana orang itu yang udah dipilih masyarakat,” ujarnya.

Dalam orasinya, massa juga menilai Pemerintah Aceh tidak mendengar aspirasi masyarakat terkait polemik pembatasan penerima manfaat JKA.

“Hari ini Pemerintah Aceh sudah tuli, sudah tidak peduli,” teriak massa aksi.

Hingga berita ini terkirim, massa masih bertahan di halaman Kantor Gubernur Aceh untuk menuntut pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA.

Sumber rilis: AJNN
📽 istimewa

11/05/2026

Abang Jago di depok hadang Ambulans dan Protes Suara Sirine.

Peristiwa terjadi saat seorang pengendara motor menghadang ambulans yangPK tengah menuju lokasi penjemputan ULANS, pasien. Pelaku yang mengaku warga SRN sekitar memprotes penggunaan sirene ambulans karena kendaraan tersebut belum membawa pasien.

Petugas ambulans menjelaskan sirene kecil dinyalakan karena mereka sedang dalam perjalanan menjemput pasien stroke di jalan sempit.

11/05/2026

Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Aceh Hingga Saat Ini Masih Mengkhianati Rakyat Aceh.

11/05/2026

Demo penolakan Pergub JKA terus bergulir di Aceh. Massa mahasiswa dan elemen masyarakat masih menuntut Gubernur Aceh mencabut kebijakan yang dinilai membatasi akses layanan kesehatan rakyat kecil,.Senin (11/05/2026).

Aceh besar-Pernyataan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, yang meminta sekolah aktif mencari dukungan anggaran ke pemerin...
11/05/2026

Aceh besar-Pernyataan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, yang meminta sekolah aktif mencari dukungan anggaran ke pemerintah pusat dalam agenda Saweu Sikula memicu kritik tajam dari kalangan pengamat sosial dan politik. Pernyataan itu dinilai menunjukkan lemahnya arah tata kelola pendidikan di Aceh Besar.

Di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan — mulai dari ruang belajar rusak, fasilitas minim, hingga keterbatasan sarana penunjang — pemerintah daerah justru dianggap melempar beban tanggung jawab kepada sekolah dan tenaga pendidik.

Pengamat Ilmu Sosial dan Politik, M. Nur, menilai pernyataan tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah daerah memahami fungsi dasar pemerintahan, khususnya dalam sektor pendidikan.

“Sekolah bukan lembaga lobi anggaran. Kepala sekolah bukan broker proyek kementerian. Guru bukan pencari dana pusat. Tugas mereka mendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan berburu anggaran pembangunan,” kata M. Nur, Sabtu (9/5/2026).

Ia menegaskan, urusan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, kebutuhan pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas belajar semestinya diperjuangkan langsung oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait dan kepala daerah.

“Kalau sekolah sudah disuruh mencari anggaran sendiri, publik wajar bertanya: lalu pemerintah daerah kerjanya apa?” ujarnya.

Menurut M. Nur, pernyataan tersebut juga berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah sedang mencuci tangan terhadap persoalan pendidikan. Padahal, kepala daerah seharusnya hadir dengan solusi konkret melalui penguatan APBK, komunikasi aktif dengan kementerian, serta lobi pembangunan yang terukur dan terstruktur.

“Pemimpin daerah itu dipilih untuk memperjuangkan anggaran rakyat, bukan mengalihkan tanggung jawab kepada guru dan sekolah,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan, logika semacam itu berbahaya jika terus dipelihara dalam tata kelola pemerintahan.

“Kalau pola ini dianggap normal, besok puskesmas disuruh cari dana sendiri, jalan rusak disuruh masyarakat cari sponsor sendiri. Ini jelas cara berpikir yang keliru dalam sistem pemerintahan,” katanya.

Selain mengkritik kebijakan tersebut, M. Nur juga menyoroti lemahnya komunikasi politik Pemerintah Aceh Besar dalam membangun akses ke pemerintah pusat. Menurutnya, kepala daerah seharusnya mampu mengonsolidasikan birokrasi, membangun jaringan kementerian, dan memperkuat komunikasi politik dengan DPRK agar peluang mendapatkan program pusat semakin besar.

“Daerah yang kuat itu bukan daerah yang membebani sekolah mencari anggaran sendiri, tetapi daerah yang pemimpinnya mampu membuka akses dan memperjuangkan kebutuhan rakyat sampai ke pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk memperkuat posisi tawar daerah di tingkat nasional, terutama dalam menjemput program dan dukungan anggaran kementerian.

“Kalau komunikasi politik berjalan baik, Aceh Besar seharusnya bisa lebih agresif mendapatkan dukungan pusat tanpa harus menyeret sekolah menjadi pemburu anggaran,” demikian M. Nur.

Polemik ini kini mulai memantik perhatian publik. Banyak pihak menilai Pemerintah Aceh Besar seharusnya fokus memperkuat tata kelola pendidikan dan serius memperjuangkan anggaran daerah, bukan justru memindahkan beban itu kepada sekolah yang tugas utamanya adalah mendidik generasi masa depan.

10/05/2026

Pemilik Kunci Surga Emosi Lihat Pasangan Diduga Pacaran di Pantai Banda Aceh

📽pakyanto

10/05/2026

Kolaka - Sebanyak 11 siswa SD Negeri 3 Watubangga di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) dilarikan ke puskesmas karena mengalami keracunan. Para siswa mengalami sakit perut hingga muntah usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Iya ada 11 siswa yang diobservasi. Mereka datang dengan keluhan yang hampir sama," kata Kepala Puskesmas Watubangga, Mung kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Insiden tersebut terjadi di SD Negeri 3 Watubangga yang terletak di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Sabtu (9/5) siang. Para siswa datang dengan berbagai keluhan.

"Gejalanya mual, lemas, sakit perut, dan muntah," bebernya.

Mung mengatakan pihaknya juga telah mengamankan sampel makanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun terkait dugaan keracunan masih dalam tahap observasi.

"Masih dugaan keracunan makanan. Sampelnya sudah kami ambil dan sekarang masih disimpan," ujarnya.

Dia menambahkan seluruh siswa masih dalam pemantauan tim medis untuk memastikan kondisi mereka stabil. Sejauh ini, kondisi para siswa disebut mulai membaik setelah mendapat penanganan.

Menurut Anto, para siswa sempat mengeluhkan aroma tidak biasa pada menu ayam goreng yang disajikan. Adapun menu MBG saat itu terdiri dari ayam goreng, anggur, dan tumis sayur pepaya.

"Katanya ayamnya agak bau. Setelah makan, anak-anak mulai mengeluh sakit perut dan muntah," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Watubangga, Hendriawan Yusuf dan Koordinator SPPG Regional Sultra, Maharanny Puspaningrum belum memberikan respons terkait kejadian tersebut ketika dikonfirmasi

"Anak-anak masih kami observasi. Kondisinya berangsur membaik," bebernya.

Terpisah, satu orang tua siswa bernama Anto mengatakan anaknya sempat menjalani perawatan sebelum diperbolehkan pulang. Ia menyebut kejadian itu terjadi tidak lama setelah para siswa menyantap makanan MBG.

"Anak saya tadi sempat diinfus, tapi sekarang sudah pulang karena sudah membaik," ungkapnya.

Sumber rilis: detiksulsel

Banda Aceh - Anggota DPR Aceh Munawar AR mengungkapkan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) saat ini terlilit...
10/05/2026

Banda Aceh - Anggota DPR Aceh Munawar AR mengungkapkan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) saat ini terlilit utang mencapai Rp 392 miliar. Dia khawatir kondisi itu dapat mengganggu pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Aceh itu.

"Kalau kondisi ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan kesehatan terancam, bahkan bisa memengaruhi keselamatan pasien," kata Munawar dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Direktur RSUZA di Ruang Serbaguna DPRA, Rabu (6/5). Menurutnya, RSUDZA sedang berada dalam situasi yang tidak sehat secara finansial.

Pemerintah Aceh diminta segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk menyelamatkan kondisi rumah sakit plat merah tersebut. RSUD berlokasi di Banda Aceh itu disebut memiliki peran vital sebagai pusat rujukan bagi seluruh kabupaten dan kota di Tanah Rencong.

Politikus PKB itu meminta adanya audit menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Tujuannya untuk mengungkap akar persoalan yang menyebabkan utang rumah sakit terus menumpuk.

"Kami melihat perlu ada audit mendesak. Harus diketahui secara terbuka di mana letak persoalannya. Kami meyakini ada kesalahan manajerial sehingga akumulasi persoalan itu berujung pada utang yang sangat besar," jelasnya.

Munawar menyebutkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa persoalan arus kas paling serius terjadi pada sektor pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai medis. Situasi itu dinilai sangat mengkhawatirkan apalagi jika sampai berdampak pada terganggunya stok obat di rumah sakit rujukan terbesar di Aceh tersebut.

"Cash flow terjadi di sektor obat-obatan dan bahan habis pakai medis. Ini sangat berbahaya jika sampai terjadi kekosongan obat di RSUDZA. Rumah sakit ini menjadi tempat rujukan masyarakat dari seluruh Aceh," ujar anggota Badan Anggaran DPRA itu.

"Persoalan RSUDZA tidak boleh dipandang semata sebagai masalah administrasi keuangan. Lebih dari itu, kondisi tersebut menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh segera turun tangan melakukan langkah penyelamatan agar pelayanan medis tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola keuangan rumah sakit," lanjut Munawar.

Aceh Besar — Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Aceh Besar mengeluhkan adanya dugaan pemotongan anggaran jas...
09/05/2026

Aceh Besar — Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Aceh Besar mengeluhkan adanya dugaan pemotongan anggaran jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di sejumlah Puskesmas. Keluhan tersebut disebut telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dan menimbulkan keresahan di kalangan tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya.

Para nakes berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui dinas terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengelolaan dan distribusi dana tersebut, agar tidak menimbulkan polemik serta dugaan yang merugikan para petugas kesehatan di lapangan.

“Pemotongan jasa JKN dan dana lainnya sangat dirasakan oleh nakes. Kami berharap ada transparansi dan penjelasan resmi terkait dasar pemotongan tersebut,” ujar salah seorang tenaga kesehatan kepada Suaraacehnet, Sabtu (9/5/2026).

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengungkapkan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu Puskesmas saja, melainkan disebut-sebut hampir merata di sejumlah Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Menurutnya, banyak tenaga kesehatan merasa hak mereka tidak diterima secara utuh, sementara informasi mengenai rincian pemotongan maupun dasar kebijakan tidak pernah dijelaskan secara detail kepada pegawai.

“Kami bekerja melayani masyarakat siang dan malam, tetapi ketika jasa cair justru ada pemotongan yang tidak jelas. Bahkan ada yang menyebut pemotongan bodong karena tidak pernah dijelaskan secara resmi,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut telah menimbulkan rasa kecewa di kalangan nakes, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Puskesmas.

Selain mempertanyakan mekanisme pemotongan jasa JKN, para nakes juga meminta adanya audit atau evaluasi terhadap pengelolaan dana BOK dan distribusi jasa pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas di Aceh Besar.

“Kami hanya ingin keadilan dan keterbukaan. Kalau memang ada aturan atau potongan resmi, tolong dijelaskan secara rinci kepada seluruh nakes agar tidak muncul prasangka,” ujarnya lagi.

Para tenaga kesehatan berharap Dinas Kesehatan Aceh Besar dapat segera turun tangan untuk melakukan klarifikasi sekaligus memastikan hak-hak tenaga kesehatan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mereka juga meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap tata kelola keuangan di fasilitas kesehatan tingkat pertama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat menurunnya semangat kerja tenaga kesehatan.

Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa pemotongan disebut dilakukan dengan meminta tenaga kesehatan menyetor sejumlah uang kepada pihak manajemen Puskesmas setelah dana masuk ke rekening masing-masing nakes.

“Besaran yang diminta bervariasi, ada sekitar 5 hingga 10 persen dari dana yang diterima nakes. Pemotongan itu disebut berlaku untuk dana JKN maupun BOK,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam satu lembar LPD misalnya terdapat empat orang tenaga kesehatan, maka total potongan yang harus dikumpulkan mencapai Rp60 ribu, dengan masing-masing orang dipotong sekitar Rp15 ribu.

“Caranya, dana diberikan dulu sesuai aturan JKN dan BOK. Setelah masuk ke rekening nakes, kemudian kami diminta menyetor kembali sejumlah uang kepada pihak manajemen Puskesmas,” ujarnya.

Para nakes meminta agar penggunaan dana hasil pemotongan tersebut dibuka secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah tenaga kesehatan maupun masyarakat.

“Kami minta dibuka ke publik dana itu dipakai untuk apa. Jangan sampai dimanfaatkan oleh segelintir orang saja,” kata sumber tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa praktik dugaan pemotongan tersebut diklaim telah berlangsung cukup lama dan menjadi rahasia umum di lingkungan Puskesmas.

“Sudah hampir lima tahun berlangsung. Karena itu kami sangat berharap ada audit menyeluruh agar semuanya terang-benderang,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Aceh Besar maupun manajemen Puskesmas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemotongan jasa dan dana operasional tersebut.

Sementara itu, sejumlah nakes berharap persoalan ini tidak dianggap sepele karena menyangkut kesejahteraan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok Aceh Besar.


09/05/2026

252 Siswa SD di Cakung Jaktim Diduga Keracunan MBG Pangsit Tahu Masam

Sebanyak 252 siswa sekolah dasar di Cakung, Jakarta Timur, diduga keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (8/5/2026). "Dinkes bersama Disdik mendata dari orangtua yang melaporkan anaknya bergejala. Ada 252 yang melaporkan, yang berikut mengakses Faskes sejumlah 188 dan yang dirawat hingga hari ini ada 26," ungkap Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu (9/5/2026).

Gejala keracunan dialami siswa di tiga sekolah, yakni SDN, SDN Cakung Timur 01, SDN Ujung Menteng 02, dan SDN Ujung Menteng 03. Adapun menu MBG yang disantap siswa terdiri dari bakmi Jawa, pangsit tahu, semangka, kecambah rebus, timun, dan tomat.

"Diduga dari pangsit isi tahu, karena rasanya masam. Pemeriksaan laboratorium baru keluar paling cepat Selasa depan," jelas Ani. Para siswa dirujuk ke sejumlah rumah sakit, yakni RS Citra Harapan Bekasi, RS Ananda, RSI Pondok Kopi, RS Resti Mulya, RS Firdaus, RSI Sukapura, dan RS Pekerja.

"Pasien yang mengakses puskesmas adalah pasien rawat jalan, jadi sudah tidak ada pasien sekarang," kata Ani.

Ani juga memastikan Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap SPPG Pulogebang yang menyediakan menu MBG kepada para siswa tersebut.

"Bentuk Pembinaan dan pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan bagi penjamah makanannya dan penerbitan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi)," jelasnya. "Dari catatan kami, SPPG ini mulai operasional 31 Maret 2026 dan berdasarkan peraturan Kepala BGN, mereka diberikan waktu tiga bulan untuk memiliki SLHS. IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) sudah dilakukan dan saat ini SPPG dalam proses perbaikan dan pelatihan bagi penjamah makanannya," ungkapnya.

Sumber rilis: Kompascom

09/05/2026

Detik-detik menegangkan terekam CCTV saat sebuah mobil box bermuatan bahan konveksi menghantam ruko barbershop di kawasan Karangkamulyan, Jumat sore (8/5/2026). Saat kejadian, aktivitas cukur rambut sedang berlangsung di dalam barbershop.

Beruntung, pelanggan dan tukang cukur berhasil menyelamatkan diri meski bagian depan ruko rusak usai ditabrak kendaraan. Mobil box tersebut diduga mengalami rem blong sebelum akhirnya menghantam bangunan di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini sempat menarik perhatian warga sekitar.

Address

Jalan Banda Aceh-medan
Banda Aceh
10750

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Faktanews.id posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share