Berita Penggemar Jokowi

Berita Penggemar Jokowi Informasi mengenai Pemerinah update 24 jam non stop

Jokowi Jawab soal Dinasti Politik : Masyarakat yang Akan Menilai Jokowi menanggapi soal isu dinasti politik setelah putr...
14/09/2024

Jokowi Jawab soal Dinasti Politik : Masyarakat yang Akan Menilai


Jokowi menanggapi soal isu dinasti politik setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. "Ya itu kan masyarakat yang menilai,” kata Joko Widodo. Jokowi menyatakan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, baik walikota, bupati, gubernur hingga presiden semua yang memilih itu rakyat. "Yang menentukan itu rakyat yang mencoblos itu rakyat, itu bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi," kata Jokowi.






Jokowi soal Tuduhan Cawe-Cawe di Pilkada 2024 : Saya Bukan Ketua dan Pemilik Partai Jokowi angkat bicara soal dirinya di...
12/09/2024

Jokowi soal Tuduhan Cawe-Cawe di Pilkada 2024 : Saya Bukan Ketua dan Pemilik Partai


Jokowi angkat bicara soal dirinya disebut cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Jokowi menekankan bahwa pencalonan kepala daerah merupakan urusan partai politik. "Urusan pilkada itu urusan partai politik, urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik," jelas Jokowi. Jokowi mengatakan dirinya bukan ketua dan pemilik partai politik. Sehingga, ia tak memiliki kekuasaan untuk mencalonkan atau mengusung sosok di Pilkada 2024. "Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya," ujarnya. Dia juga membantah menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsunya, Kaesang Pangarep ke partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. "Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai," tutur Jokowi.







Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana : Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada Staf Presiden Bidang Hukum Dini...
11/09/2024

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana : Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada


Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Jokowi yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019. Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja, harus disertai dengan bukti yang kuat "Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan," ujar Dini. "Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri," katanya melanjutkan. Kemudian, Dini menjelaskan bahwa Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah.






Jejak Prestasi Jokowi Menyejahterakan Masyarakat Indonesia Periode kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo telah mencapai p...
10/09/2024

Jejak Prestasi Jokowi Menyejahterakan Masyarakat Indonesia


Periode kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo telah mencapai puncaknya dengan dibarengi berbagai catatan positif yang juga menyertai Jokowi menjelang purnatugas. Dengan mengusung program prioritas Revolusi Mental pada awal kepemimpinannya, Jokowi merevolusi cara berpikir dan perilaku masyarakat Indonesia agar lebih positif dan produktif. Berbagai program penyediaan lapangan kerja, seperti pengembangan ekonomi digital, padat karya, reformasi ketenagakerjaan, serta upaya peningkatan kemampuan melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi seperti pada Program Kartu Prakerja yang memberikan akses ke pelatihan, sertifikasi, serta pemberian insentif finansial turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, meski diterpa badai pandemi COVID-19 beberapa tahun silam. Hal tersebut membuahkan hasil, dibuktikan dengan menurunnya angka pengangguran di Indonesia. Sejak 2020, angka pengangguran di Indonesia terus turun dari 7,07 persen pada 2020, 6,49 persen pada 2021, 5,86 persen pada 2022, 5,32 persen pada 2023, dan 4,8 persen pada 2024. Penurunan angka pengangguran tersebut juga berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia tercatat berada pada 10,14 persen pada 2021, 9,54 persen pada 2022, 9,36 persen pada 2023, dan 9,03 persen pada 2024 ini. Demikian p**a angka kemiskinan ekstrem di Indonesia yang nyaris hilang pada 2024 ini, dengan catatan 0,83 persen. Tidak hanya bagi angkatan kerja, di bidang pendidikan, Jokowi juga terus memberikan bantuan untuk para siswa di Indonesia. Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif juga tak luput dari perhatian.








Kaesang Batal Dipanggil Terkait Jet Pribadi ke AS, KPK Bantah Ada Tekanan Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Ko...
09/09/2024

Kaesang Batal Dipanggil Terkait Jet Pribadi ke AS, KPK Bantah Ada Tekanan


Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhirnya batal untuk mengundang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep usai kedapatan mendapatkan fasilitas mewah jet pribadi bersama istrinya, Erina Gudono pergi ke Amerika Serikat. KPK pun menegaskan tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. "Sama sekali tidak ada tekanan," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto. Menurutnya langkah proses klarifikasi yang diduga berkaitan dengan grarifkasi Kaesang diperlukan kerangka hukum. KPK juga tidak ingin disebut terburu-buru saat akan meminta keterangan Ketua Umum Partai PSI itu. Sebagai gantinya, yang bakal meminta klarifikasi penerimaan fasilitas mewah Kaesang itu akan ditangani oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Tessa menegaskan Direktorat Gratifikasi bakal berkoodinasi dengan Direktorat PLPM untuk mengumpulkan sejumlah bukti fasilitas Kaesang yang diduga masuk grarifkasi.







Jokowi : Pendemo yang Masih Ditahan Saya Harap Segera Dibebaskan, Indonesia Negara Demokrasi Jokowi memerintahkan kepoli...
07/09/2024

Jokowi : Pendemo yang Masih Ditahan Saya Harap Segera Dibebaskan, Indonesia Negara Demokrasi


Jokowi memerintahkan kepolisian agar membebaskan demonstran yang ditangkap. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga penyampaian aspirasi dan pendapat adalah hal yang baik. Dalam pernyataannya itu, kepala negara tidak merinci secara spesifik kasus aksi massa mana yang dia maksud. Namun secara umum, Jokowi juga mengatakan bahwa dia juga menghormati demonstrasi. Ia menitipkan pesan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Pada aksi unjuk rasa lalu, misalnya ada 159 pelajar yang ditangkap oleh Polres Jakarta Timur karena diduga akan ikut demonstrasi Kawal Putusan MK. Komisaris Besar Nicolas Ary Lilipaly pada Kamis lalu mengatakan sejumlah pelajar tersebut diamankan di sejumlah Polres maupun Polsek. Tempo belum bisa mengonfirmasi kabar terkini dari nasib demonstran di Jawa Timur. Sementara Polda Metro Jaya mengklaim telah memulangkan ratusan pendemo yang ditangkap imbas aksi tolak RUU Pilkada atau aksi Kawal Putusan MK. Jumlah yang dip**angkan sebanyak 112 dari 301 orang yang ditangkap di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pengacara Publik LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, mengatakan pembebasan demonstran itu dilakukan Polda Metro Jaya pada Jumat malam, 23 Agustus 2024.







Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut Jokowi mengatakan, komitmen pemerint...
06/09/2024

Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut


Jokowi mengatakan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. "Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel," ujar Jokowi. Dia menuturkan, pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian, perizinan online single submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.





Jokowi : Jangan Teriak-teriak Pemilu Curang, kalau Ada Bukti, Bawa ke Bawaslu dan MK Jokowi meminta agar pihak-pihak ter...
04/09/2024

Jokowi : Jangan Teriak-teriak Pemilu Curang, kalau Ada Bukti, Bawa ke Bawaslu dan MK


Jokowi meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang disebut banyak kekurangan. Menurut Jokowi, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang maka langsung dibawa saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Mahkamah Konstitusi (MK). "Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg (calon anggota legislatif) itu ada saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden) kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," ujar Jokowi. "Saya kira, apa, pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi, kalau memang ada betul, ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak (pemilu) curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," katanya lagi. Sebelumnya, Jokowi juga menyampaikan agar segala bentuk temuan kecurangan pemilu dilaporkan kepada Bawaslu RI. Menurut mantan Wali Kota Solo terebut, semua bentuk kecurangan sudah ada mekanisme untuk penanganannya.









Jokowi akan Berkantor di IKN pada September 2024 Rencana Jokowi berkantor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Sep...
02/09/2024

Jokowi akan Berkantor di IKN pada September 2024


Rencana Jokowi berkantor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada September 2024. Endra mengatakan, telah direncanakan Jokowi akan menempati IKN pada awal September mendatang. Menempati IKN sebagai kantor akan berlangsung setelah landasan pacu di Bandara Nusantara rampung. Saat ini pembangunan lintasan pesawat itu baru 1.100 meter. Staf Ahli Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu menjelaskan, ada tiga kementerian yang secara bersamaan akan pindah ke IKN lebih awal bersamaan dengan Jokowi, yakni Kementerian Kesekretariatan Negara, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB.








[DISINFORMASI] Demo Mahasiswa Tuntut Jokowi Turun Jabatan Sebagai Kepala Negara Beredar sebuah unggahan video di media s...
31/08/2024

[DISINFORMASI] Demo Mahasiswa Tuntut Jokowi Turun Jabatan Sebagai Kepala Negara


Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa terdapat demonstrasi mahasiswa yang menuntut Jokowi turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Faktanya, dilansir dari kompas.com, klaim tersebut nyatanya tidak benar. Diketahui bahwa demonstrasi mahasiswa yang termuat dalam unggahan video tersebut merupakan aksi para mahasiswa saat menolak dilakukannya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) maupun pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada September 2019 lalu.










Jokowi Bertemu MBZ di Abu Dhabi, Bahas Kerja Sama IKN hingga Energi Bersih Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan ...
27/07/2024

Jokowi Bertemu MBZ di Abu Dhabi, Bahas Kerja Sama IKN hingga Energi Bersih


Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Watan, Abu Dhabi pada hari Rabu (17/7/2024). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas empat isu utama, yakni kerja sama perdagangan, kerja sama investasi strategis, kerja sama energi bersih dan iklim, serta kerja sama sosial budaya. Terkait kerja sama perdagangan, Jokowi menyatakan kegembiraannya atas penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Hal ini menjadikan PEA sebagai negara Timur Tengah pertana yang memiliki kerja sama CEPA dengan Indonesia. Kedua, terkait kerja sama investasi strategis. Jokowi mengatakan bahwa investasi PEA di Indonesia makin kuat dan salah satu yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilisirasi industri. Lalu, terkait kerja sama iklim dan energi bersih, Jokowi mengapresiasi dukungan investasi 145 megawatt pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata, yang akan dikembangkan hingga 500 megawatt.










Address

Jalan Raya Sarung, Blok A8 No 35
Bandung Satu
16320

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Berita Penggemar Jokowi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category