News Agency+

30/03/2026

Pertarungan ekonomi dunia💰

29/03/2026

*Selamat jalan Prof. Dr. Juwono Sudarsono*

Tanggal 28 November 2005, Menteri Pertahanan Prof. Dr. Juwono Sudarsono menunjuk saya *(Dr. Ir. Muhammad Said Didu - Sesmen Kem BUMN) selaku Ketua Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (TSTB-TNI) bersama Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin (Sekjen Kemenhan) selaku Wakil Ketua TSTB-TNI.*
Saat itu saya kurang berkenan sebagai Ketua karena dalam segi apapun, Pak Sjafrie jauh melebihi saya. Tapi atas “rayuan” almarhum dan kerendahan hati Pak Sjafrie akhirnya “terpaksa” amanah tersebut saya terima.

TSTB-TNI adalah pelaksanaan amanat UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang salah amanahnya adalah *melarang TNI berbisnis.* Alahamdulillah atas kekompakan Tim serta arahan dan bimbingan dari Almarhum, tugas negara tersebut dapat kami selesaikan.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono dikenal sebagai Ilmuwan dan pejabat yang rendah hati. Berbagai jabatan pernah ditempati.
1) Gubernur Lemhanas,
2) Menteri Lingkungan Hidup (rezim Soeharto),
3) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Rezim Habibie),
4) Menteri Pertahanan (Rezim Gus Dur), dan
5) Menteri Pertahanan (rezim SBY)

Artinya Prof. Dr. Juwono Sudarsono adalah tokoh yang lintas keilmuwan dan diterima secara politik oleh banyak rezim kekuasaan.

Dari pengalaman saya berinteraksi dg Almarhum, saya menyimpulkan bahwa Almarhum adalah *Ilmuwan dan tokoh multitalenya yang rendah hati.* Jika berdiskusi dengan orang lain maka almarhum seakan “menurunkan kemampuannya” sama dengan teman diskusinya - bahkan kadang lebih rendah.

*Selamat beristirahat Prof. Dr. Juwono Sudarsono.*

13/03/2026

INI YANG MENYEBABKAN RISMON SIANIPAR HARUS NYERAH KEPADA JOKOWI, RISMON TERSANDRA, TETAPI INI BUKAN BERARTI IJAZAH JOKOWI TERBUKTI ASLI.
KETUA JOKOWI MANIA, ANDI AZWAN MELAPORKAN RISMON SIANIPAR TERKAIT KASUS DUGAAN IJAZAH PALSU S2 DAN S3 DARI YAMAGUCHI UNIVERSITY JEPANG.
RISMON JUGA DITUDING MEMBUAT SURAT KEMATIAN PALSU ATAS DIRINYA SENDIRI KARENA TIDAK BISA MENGEMBALIKAN DENDA BEA SISWA DARI YAMAGUCHI UNIVERSITY.
POLEMIK DUGAAN IJAZAH PALSU JOKOWI HARUS BISA BERAKHIR DENGAN MENGUNGKAP KEBENARANNYA, TERLEPAS DARI REKAYASA PENGUASA.

11/03/2026

Warga negara amerika meminta maaf kpd warga negara Dunia serta menyarankan Jangan membeli produk2 amerika Jangan datang bepergian ke amerika krn amerika sudah Tidak aman lagi & Jangan percayai donald trump krn warganya sendiri sudah Tidak mempercayainya lagi krn tindakan2 arogan & brutalnya shg warga amerika skrg sudah muak & berusaha bagaimana caranya utk menjatuhkan trump. 😔🤲🙏🇵🇸💪

11/03/2026

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Sahroni menyebut KPK juga harus mendalami keterlibatan suami Fadia, anggota DPR RI 2024-2029 Mukhtaruddin Ashraff Abu (ASH) dan anaknya, Anggota DPRD Pekalongan Muhammad Sabiq Ashraff (MSA) yang belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kasus ini kan jelas masih di fase awal, pasti akan banyak pengembangan, bukti, dan tersangka baru. Gas terus usut," ujar Sahroni saat dihubungi, Jumat (6/3).

Menurut Sahroni, KPK tak boleh kendor untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga tuntas. Dia mengingatkan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden Prabowo jelas sudah berkali-kali menginstruksikan pemberantasan korupsi, dan siap membackup penegakan hukum. Jadi tak ada alasan untuk loyo," ujar dia.

Dugaan keterlibatan anak dan suami Fadia dalam kasus tersebut terendus lewat perusahaan yang yang dikelola keduanya.

PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), merupakan perusahaan yang didirikan anak dan suami Fadia, dan diketahui banyak memenangkan mayoritas tender dinas di Kabupaten Pekalongan.

Menurut KPK, perusahaan itu didirikan setahun setelah Fadia menjadi bupati periode 2021-2025. Fadia dijerat KPK sebagai kepala daerah dan juga penerima manfaat atau Beneficial Owner (BO) dari PT RNB.

Sementara suami Fadia, Anggota DPR RI 2024-2029, Mukhtaruddin Ashraff Abu (ASH) dan anaknya, Anggota DPRD Pekalongan Muhammad Sabiq Ashraff (MSA) belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam konferensi pers pada Rabu (4/3) sore, KPK mengungkap alasan belum menetapkan Mukhtaruddin dan Sabiq sebagai tersangka meski sudah mengantongi bukti perihal penerimaan uang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023-2026.

"Yang punya konflik kepentingan itu adalah saudari FAR [Fadia Arafiq] karena dia sebagai kepala daerah di situ. Dia punya kewajiban untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap seluruh kegiatan pengadaan atau pekerjaan yang ada di wilayah hukumnya, Pekalongan. Seharusnya kalau di sepak bola itu, wasit enggak boleh ikut main," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers tersebut.

Kasus ini diungkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/3) dini hari, dan telah menetapkan Fadia sebagai tersangka.

*Sumber: CNN

10/03/2026

Busyro Muqoddas menyebut program MBG yang masuk dalam UU APBN 2026 merupakan alat manipulasi politik untuk kepentingan pemilu mendatang. Mantan pimpinan KPK ini menilai kebijakan ini sebagai bentuk praktik politik uang yang dilegalkan melalui instrumen negara. Busyro juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang dibajak demi menyokong program ini.

Ia menilai kebijakan ini sebagai bentuk praktik politik uang yang dilegalkan melalui instrumen negara.

10/03/2026

KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. OTT ini menjadi yang kedua di bulan Ramadan 2026.

10/03/2026

🫢

07/03/2026

Sampai kapan Indonesia tertipu dengan yang namanya pencitraan⁉️

06/03/2026

Donald Trump secara terbuka Menolak Keras Mojtaba Khamenei untuk menjadi Pemimpin Tertinggi Iran Yang baru.

Dalam serangkaian wawancara eksklusif dengan Axios dan Reuters, Trump menegaskan bahwa Washington harus memiliki peran sentral dalam menentukan siapa yang akan memimpin Teheran pasca-serangan militer gabungan AS-Israel yang diklaim telah menewaskan Ali Khamenei.

Trump menyebut Mojtaba Khamenei sebagai sosok "ringan" (lightweight) dan menyatakan bahwa penunjukannya adalah sebuah "pemborosan waktu". Ada beberapa alasan fundamental di balik ketidaksukaan Trump terhadap dinasti ini:

Kelanjutan Kebijakan Lama: Trump khawatir jika Mojtaba naik takhta, ia hanya akan melanjutkan kebijakan ayahnya yang dianggap destruktif. Trump memperingatkan bahwa jika pemimpin baru tetap membawa ideologi lama, AS akan terpaksa kembali berperang dalam waktu lima tahun.

Permusuhan Historis: Trump memandang rezim Khamenei sebagai entitas yang penuh "kebencian dan kejutan buruk" terhadap AS. Ia bahkan melabeli Ali Khamenei sebagai "salah satu orang paling jahat dalam sejarah".

Keamanan Regional: Bagi Trump, dinasti Khamenei bertanggung jawab atas pengembangan senjata nuklir dan pendanaan kelompok proksi yang mengancam stabilitas Timur Tengah serta keamanan Israel.

Berbeda dengan pola diplomasi tradisional, Trump menginginkan keterlibatan langsung dalam proses suksesi, mirip dengan campur tangannya dalam krisis kepemimpinan di Venezuela. Kriteria yang ia tetapkan meliputi:

Membawa Perdamaian dan Harmoni: Trump mencari sosok yang bersedia mengakhiri permusuhan puluhan tahun dengan Barat dan membangun Iran menjadi negara yang "bagus" tanpa ambisi nuklir.

Berasal dari Dalam Negeri: Trump mengisyaratkan lebih memilih tokoh dari dalam struktur Iran saat ini yang bersedia bekerja sama, daripada memulangkan tokoh pengasingan seperti putra mahkota Reza Pahlavi.

Restu AS dan Israel: Secara implisit, Trump menyatakan bahwa penyelesaian diplomatik atau penghentian konflik tidak akan terjadi jika pemimpin baru tersebut tidak dapat diterima oleh Washington.

Langkah Trump ini menandai pergeseran drastis dari kebijakan penahanan (containment) menuju upaya perubahan rezim secara langsung. Namun, para analis memperingatkan bahwa tuntutan AS untuk memilih pemimpin sebuah negara berdaulat dapat memicu gelombang nasionalisme di Iran dan memperumit stabilitas regional yang sudah rapuh.

Hingga saat ini, Dewan Ahli Iran (Assembly of Experts) belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai suksesi, di tengah laporan adanya ketakutan akan serangan lanjutan terhadap para petinggi mereka.

06/03/2026