Jagat Cilacap

Jagat Cilacap Media Berita-Budaya-Wisata-Kuliner

16/03/2026

CILACAP – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi resmi menunjuk Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya sebagai Plt. Bupati Cilacap dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal sejak 15 Maret 2026.

Penyerahan SK dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar dalam acara Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertempat di Aula BPKAD pada Minggu (15/03/2026).
Penunjukan tersebut sehubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono, dalam penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/03/2026) lalu.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Cilacap menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh berhenti. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan secara optimal. Pembangunan daerah harus tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan beberapa penegasan yaitu jaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkuat komitmen integritas dan akuntabilitas birokrasi, lakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara serius dan sistematis, tumbuhkan budaya birokrasi yang bersih dan melayani, jaga soliditas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dan perkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ucapnya.

Plt. Bupati juga berpesan bahwa momentum ini harus dijadikan sebagai titik balik untuk memperkuat reformasi birokrasi di Kabupaten Cilacap. Pihak Pemkab Cilacap harus berani melakukan introspeksi, memperbaiki sistem, dan menegakkan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Saya percaya bahwa dengan komitmen bersama, kerja keras, serta integritas yang kuat dari seluruh jajaran aparatur, kita mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Cilacap. Akhirnya, saya mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Kabupaten Cilacap,” ajaknya.

Selanjutnya dalam arahannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Prov. Jateng juga memerintahkan kepada Plt. Bupati Cilacap untuk segera menunjuk Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk memastikan semua urusan pemerintahan tetap berjalan.

“Kami dari Provinsi Jawa Tengah akan selalu mendukung berjalannya roda pemerintahan di Pemkab Cilacap. Sehingga kita harus kembali bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memastikan kedepannya akan jauh lebih baik,” jelasnya.

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap, Syamsul A...
14/03/2026

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terhadap perangkat daerah untuk mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan praktik tersebut terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (13/3/2026).
Menurut Asep, kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

KPK menduga Syamsul memerintahkan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, untuk mengumpulkan uang dari sejumlah perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR bagi dirinya dan pihak eksternal.

“Jadi laporan tersebut disampaikan bahwa Saudara AUL selaku Bupati Cilacap tahun 2025-2030 dalam rangka hari raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 memerintahkan saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Silacap untuk mengumpulkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).

Pihak eksternal yang dimaksud, lanjut Asep, adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Untuk menjalankan perintah itu, Sekda bersama tiga asisten daerah kemudian menghitung kebutuhan dana yang diperlukan.


"SAD kemudian bersama-sama dengan saudara SUM,selaku Asisten I Kabupaten Cilacap, dan Saudara FERselaku Asisten II Kabupaten Cilacap dan Saudara BUD selaku Asisten IIImembahas jumlah kebutuhan THR untuk eksternal," jelasnya.

“Dan jumlahnya setelah dihitung itu kira-kira membutuhkan sekitar 515 juta rupiah,” imbuh Asep.

Agar target tersebut terpenuhi, para pejabat di lingkungan pemkab diminta menyetor uang dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Permintaan setoran awal dipatok sekitar Rp75 juta hingga Rp100 juta per instansi.
Bahkan, pengumpulan dana itu tidak hanya menyasar dinas, tetapi juga rumah sakit daerah hingga puskesmas.

“Jadi perangkat-perangkat daerah ini SKPD-SKPD itu dimintai masing-masing SKPD. Ada bervariasi jumlahnya seperti itu.Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah.Jadi ada 25 perangkat daerah, SKPD, kemudian 2 rumah sakit umum daerah,dan 20 puskesmas,” tutur Asep.

Namun dalam realisasinya, jumlah setoran yang masuk bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta per instansi. Beberapa perangkat daerah disebut melakukan negosiasi karena keterbatasan anggaran.
KPK mencatat pengumpulan uang berlangsung sejak akhir Februari 2026 dengan tenggat penyetoran pada 13 Maret 2026, atau menjelang libur Lebaran.

“Bahwa selanjutnya, dalam periode 9-13 Maret 2025, sebanyak 23 perangkat daerah Kabupaten Cilacap telah menyetorkan permintaan dari saudara AUL yang dikumpulkan melalui EFR dengan total mencapai Rp610 juta,” kata Asep. :Adapun uang setoran tersebut akan diserahkan FER kepada SAD selaku Sekda Cilacap," jelas Asep.

Setelah OTT, KPK lantas meningkatkan penanganan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ke tahap penyidikan.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 (dua) orang tersangka," kata Asep.

Jakarta - KPK mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan hari i...
13/03/2026

Jakarta -
KPK mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan hari ini. KPK turut mengamankan sejumlah uang.

"Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai," tutur Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026).

Budi mengatakan uang tunai yang diamankan sejauh ini pecahan rupiah. Jumlahnya masih dalam proses penghitungan.

"Saat ini yang teridentifikasi rupiah. Untuk jumlahnya nanti kami akan update kembali. Jadi memang ini kan masih dalam proses ya, ini juga kawan-kawan masih di lapangan masih dilakukan pemeriksaan awal itu," terang Budi.
Budi juga menjelaskan kasus yang membuat Bupati Cilacap terjaring OTT. Syamsul diduga terlibat kasus suap proyek di Cilacap.

"Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata Budi.

Total ada 27 orang yang terjaring dalam OTT ini. Para pihak yang ditangkap itu terdiri dari pihak swasta dan penyelenggara negara.

"Dari penyelenggara negara ASN dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swasta dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana. Sejauh ini informasi yang kami terima (Wakil Bupati) tidak ada," kata Budi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT. Saat ini, pihak yang terjaring OTT masih berstatus sebagai terperiksa.


Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Budi Setyawan mengat...
16/07/2024

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Budi Setyawan mengatakan sebanyak 1.173 keluarga yang meliputi 4.206 jiwa terdampak krisis air bersih pada musim kemarau di wilayah itu.

"Krisis air bersih ini tidak hanya disebabkan oleh kekeringan, juga karena sumur-sumur warga di sejumlah wilayah terintrusi air laut sehingga berasa payau," kata Budi Setyawan di Cilacap, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan warga yang mengalami krisis air bersih itu tersebar di 10 desa dari enam kecamatan.
Dalam hal ini, kata dia, wilayah yang terdampak krisis air bersih meliputi Desa Bojong dan Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten; Desa Cimrutu, Bulupayung, dan Rawaapu, Kecamatan Patimuan; Desa Gintungreja dan Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu.

Selanjutnya, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari; Desa Karang Kemiri, Kecamatan Jeruklegi; serta Desa Panikel, Kecamatan Kampunglaut.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya hingga saat ini telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 21 tangki setara dengan 105.000 liter yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

"Bantuan tersebut telah didistribusikan kepada warga yang terdampak krisis air bersih," katanya menjelaskan.

Ia mengakui penyaluran bantuan air bersih sempat terhenti selama lebih kurang dua pekan karena adanya hujan yang mengguyur berbagai wilayah Cilacap.

Selain menambah ketersediaan air sumur, kata dia, warga di beberapa wilayah menampung air hujan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Namun sejak tidak ada hujan, kami kembali menerima permohonan bantuan air bersih dari Pemerintah Desa Karang Kemiri, Kecamatan Jeruklegi, dan penyalurannya telah direalisasikan pada Sabtu (13/7) sebanyak dua tangki," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan BPBD Kabupaten Cilacap selalu siap menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan berapapun kebutuhannya.

"Permohonan bantuan air bersih tersebut harus diajukan secara resmi oleh pemerintah desa setempat," kata Budi.

Simber : https://megapolitan.antaranews.com/berita/298245/bpbd-cilacap-sebut-4206-jiwa-terdampak-krisis-air-bersih-pada-musim-kemarau

Nanti Malam Di Balai Desa Bantarsari,Kec.Bantarsari,Kab.CilacapLive streaming Kanal Youtube WAHID MEDIA
14/07/2024

Nanti Malam Di Balai Desa Bantarsari,Kec.Bantarsari,Kab.Cilacap
Live streaming Kanal Youtube WAHID MEDIA

Ndalu Niki Pentas Ing Desa Pageralang,Kec.Kemranjen,Kab.BanyumasLive Streaming Kanal Youtube KI EKO SUWARYO
23/02/2024

Ndalu Niki Pentas Ing Desa Pageralang,Kec.Kemranjen,Kab.Banyumas
Live Streaming Kanal Youtube KI EKO SUWARYO

Address

Kabupaten Cilacap
Cilacap Regency

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jagat Cilacap posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share