10/04/2026
DESA PERLU DIDENGAR, BUKAN SEKADAR DIARAHKAN
Pembangunan daerah yang kuat selalu dimulai dari desa yang sehat, mandiri, dan dihargai. Desa bukan hanya pelaksana kebijakan, melainkan ruang hidup masyarakat yang memahami secara langsung kebutuhan warganya. Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh desa semestinya lahir dari dialog, bukan sekadar penyampaian instruksi.
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai dinamika terkait pengelolaan program dan keuangan desa yang memunculkan beragam pandangan di tingkat pemerintahan desa. Situasi ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan desa adalah kebutuhan, bukan pilihan. Kebijakan akan lebih kuat ketika dibangun dari kesepahaman, bukan dari persepsi keterpaksaan.
Tokoh masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar ruang demokrasi lokal tetap sehat. Kritik bukan berarti perlawanan, dan aspirasi bukan bentuk pembangkangan. Justru melalui penyampaian pandangan secara terbuka, pemerintah memperoleh energi korektif agar kebijakan semakin tepat sasaran dan diterima masyarakat.
Hari ini yang dibutuhkan bukan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mau mendengar. Desa ingin berjalan bersama pemerintah daerah sebagai mitra pembangunan yang setara: saling percaya, saling menguatkan, dan sama-sama menjaga kepentingan masyarakat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari seberapa jauh desa merasa dilibatkan, dihargai, dan dipercaya.
Yayasan Forum Badranala Berdaya
Untuk Desa yang Kuat, Daerah yang Bermartabat bersama Wong Ino Johaeni Rokhman Mustika Aji Bpriyo Priyambodo Kebumen Beriman Dirgo Yuswo
