Lukisan Anda

02/03/2026

Disiplin dan Silahturami Jadi Sorotan Asisten II Perekonomian dalam Apel Gabungan Aparatur Pemda Deiyai

DEIYAI, 2 MARET 2026 – Pemerintah Kabupaten Deiyai menggelar Apel Gabungan yang menghadirkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tenaga Kontrak, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada hari Senin (2/3) pagi, di Halaman Kantor Bupati.

Acara yang diikuti oleh Kepala OPD se-Kabupaten Deiyai, serta dihadiri juga Asisten III dan Staf Ahli Bupati ini menjadi wadah untuk menyampaikan arahan penting bagi seluruh aparatur.

Dalam sambutannya sebagai Pembina Apel, Asisten II Bidang Perekonomian, Mesak Pakage, S.Sos, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang selalu setia menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi.

"Kita harus menyadari bahwa apel bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan silahturami antar sesama aparatur, yang menjadi dasar kebersamaan dalam menjalankan tugas," ucapnya.

Mesak Pakage juga menegaskan tiga poin penting yang harus ditegakkan oleh seluruh aparatur negara, yaitu:

• Disiplin: Menuntut kehadiran di kantor paling lambat pukul 7.30 WIB dan aktivitas kantor dimulai tepat pukul 8.00 WIB

• Tata Tertib: Harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk profesionalisme pelayan masyarakat

• Konsistensi Pengabdian: Semua langkah kerja harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deiyai

28/02/2026

Sebanyak 12 orang perwakilan masyarakat adat dari Boven Digoel dan Merauke, Papua Selatan, pada 10 Februari 2026 mengajukan upaya administratif keberatan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 dan 430 Tahun 2025 yang merubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Papua Selatan seluas 486.939 hektar untuk pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional, Provinsi Papua Selatan.

Keputusan dan pengajuan keberatan ini disiarkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), setelah mendapat keterangan dari Tim Advokasi Solidaritas Merauke pada 12 Februari 2026.

Menurut perwakilan Masyarakat adat Papua, keputusan 591 dan 430 disebut tidak pernah diumumkan ke publik. Tim Advokasi Solidaritas Merauke kemudian menempuh permohonan informasi publik untuk mengecek kebenaran kedua keputusan tersebut. Pada 13 Januari 2026, pihak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memberikan salinan kedua keputusan dimaksud.

Setelah menerima dokumen tersebut, tim advokasi melakukan konsultasi bersama masyarakat adat terdampak. Teddy Wakum dari LBH Papua Merauke menyampaikan bahwa masyarakat terkejut atas keputusan tersebut dan merasa tidak dihargai. Ia menilai kebijakan itu melanggar prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) karena dibuat tanpa mendengar, menjelaskan, dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.

Selengkapnya: https://nadipapua.com/post-12-perwakilan-masyarakat-adat-papua-ajukan-keberatan-atas-sk-menteri-kehutanan-nomor-591-dan-430-tahun-2025-1091

27/02/2026

Generasi Muda Jaga Warisan Leluhur, SMAN 1 Waghete Gelar Festival Seni Budaya Suku Mee

Pada Jumat (28/02), SMA Negeri 1 Waghete Kabupaten Deiyai menggelar Festival Seni Budaya khusus bagi siswa Kelas XII, sebagai bentuk upaya menanamkan kesadaran akan identitas suku Mee kepada generasi muda.

Para siswa tampil memukau dengan busana adat lengkap: siswa laki-laki mengenakan Koteka, Migabai, Amaapa, Kagamaapa, serta busur dan anak panah (Ukaa Mapega). Sedangkan siswi perempuan mengenakan Moge, baju kulit kayu rajut, dan noken khas Papua.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Dinas Pendidikan dan Kantor Bupati Deiyai, di mana rombongan disambut oleh Asisten II Setda Deiyai, Mesak Pakage. Setelah itu, mereka melakukan tradisi Waitaa dan Yuu Waitaa sambil mengelilingi Kota Waghete.

Kepala Sekolah Mariana Adii menyampaikan bahwa festival ini bukan hanya seremoni, melainkan bagian dari ujian praktik seni budaya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa bangga akan jati diri sebagai orang Mee dan memotivasi siswa lain untuk menjaga warisan leluhur.

Kegiatan ditutup dengan atraksi budaya yang dinilai oleh tim guru sebagai bagian dari penilaian akhir sekolah.

27/02/2026

Di tengah rimba Distrik Makimi, Kabupaten Kabupaten Nabire, aliran sungai Musairo selama ini menjadi nadi kehidupan. Sungai berkelok itu mengalir di antara hutan lebat, menjadi sumber air, dan ruang hidup bagi masyarakat di sekitarnya.

Namun dari udara, ada yang berbeda.

Melalui analisis citra satelit Google Earth, Nadi Papua menemukan sejumlah titik perubahan tutupan hutan di sepanjang bantaran sungai Musairo. Perubahan itu terlihat jelas di antara area hijau pekat.

Dalam tampilan peta digital Google Earth juga terlihat penanda nama perusahaan, yakni PT Kristalin Ekalestari dengan keterangan “Makimi – IUP PT. Kristalin Ekalestari – PT. SSK” serta label “Gold mining company”.

Di beberapa bagian, warna hijau gelap berubah menjadi cokelat terang. Ada tanah terbuka. Ada genangan air kecil. Ada bentuk-bentuk yang menyerupai bangunan atau kem sementara.

Perubahan ini tidak terjadi di satu titik saja. Ia muncul di beberapa titik sepanjang sungai Musairo hingga ke arah Siriwo.

Selengkapnya: https://nadipapua.com/post-di-sekitar-kali-musairo-hutan-mulai-terbuka-apa-yang-terlihat-dari-citra-satelit-di-makimi-1074

11/10/2025

11/10/2025

Deiyai - Papua Tengah (7/10/2025) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program perlindungan jaminan sosial. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, dalam acara Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deiyai di Aula BKPSDM Kabupaten Deiyai, Waghete.

Acara yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegawai Non ASN, aparatur kampung, hingga perwakilan pekerja rentan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote menekankan pentingnya data yang akurat sebagai kunci keberhasilan program ini. “Pemerintah Kabupaten Deiyai berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan memastikan bahwa setiap pekerja di daerah kita memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai,” ujarnya.

Bupati Mote juga menghimbau kepada seluruh pihak terkait, terutama para kepala distrik dan kepala kampung, untuk bekerja keras dalam melakukan pendataan yang lebih akurat dan komprehensif.

Lebih lanjut, Bupati Mote menyampaikan target ambisiusnya untuk tahun depan. “Saya memiliki target yang jelas: pada tahun depan, seluruh tenaga honorer dan pelaku usaha di Kabupaten Deiyai harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa target ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nabire, Mustika, S.KM., menjelaskan tentang perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ia juga menyampaikan bahwa tenaga honorer di Kabupaten Deiyai telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2022 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). “BPJS Ketenagakerjaan dibentuk oleh negara bersamaaan dengan BPJS Kesehatan di tahun 2014… BPJS Kesehatan menjamin jaminanan Kesehatan Nasional, sementara kami BPJS Kesehtan ada lima program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” jelasnya.

Acara sosialisasi ini juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Deiyai dan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberian secara simbolis santunan Jaminan Kematian sebesar Rp. 42 Juta kepada keluarga Alm. Korneles Kotouki, salah satu tenaga kerja non ASN Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai yang meninggal dunia tahun lalu. Upaya Pemerintah Kabupaten Deiyai ini Sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial yang optimal bagi seluruh pekerja di Kabupaten Deiyai.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai sebagai wujud apresiasi.

Turut hadir dalam acara ini Asisten II, Staf Ahli, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala-Kepala OPD terkait, Kepala dan aparatur kampung, Perwakilan Pegawai non ASN, dan perwakilan pekerja rentan di Kabupaten Deiyai.




*iEkowai

11/10/2025

Bupati Deiyai Akan Cek Kembali Kebutuhan Pegawai dan Tegakkan Disiplin

Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ST, menyampaikan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran tahun 2026, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan kembali terhadap kebutuhan pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Selain itu, Bupati juga menegaskan akan menindak tegas pegawai PNS, CPNS, K2, PPPK, dan tenaga honorer yang tidak disiplin dalam masuk kantor. Proses penindakan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengumuman ini disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Deiyai. Masyarakat dapat menghubungi Deiyai Call Center di nomor 0813-9779-0555 untuk informasi lebih lanjut.


*iEkowai

11/10/2025

Gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Peluang dan Tantangan bagi Kabupaten Deiyai

(Catatan redaksi Tim Humas Pemda Deiyai)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memimpin Kementerian Keuangan selama kurang lebih satu bulan, sejak dilantik pada 8 September 2025 dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang telah beberapa kali menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung tancap gas dengan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan keadilan sosial.

Gebrakan Awal yang Signifikan

Beberapa gebrakan utama yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa antara lain:

• Relokasi Dana SAL (Saldo Anggaran Lebih): Memindahkan Rp200 triliun dana SAL dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara untuk memperkuat likuiditas perbankan dan penyaluran kredit.

• Reformasi Pajak Progresif: Menaikkan rasio pajak terhadap PDB dari 10,4% (2024) menjadi 13% (2028), memperkenalkan pajak karbon pada energi dan industri berat, serta menindak penghindaran pajak melalui sistem digital.

• Subsidi yang Tepat Sasaran: Memantau subsidi bahan bakar melalui ID digital dan sistem kendaraan, mengalihkan bantuan sosial ke transfer tunai langsung, dan meningkatkan belanja perlindungan sosial dalam anggaran 2025 hingga Rp478 triliun.

• Kebijakan Karbon Hijau: Memadukan pajak karbon dengan insentif energi terbarukan, mengarahkan investasi modal ke transisi energi dan ekonomi hijau, serta berkomitmen untuk memangkas emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030.

• Kemudahan Akses Pembiayaan: Menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

• Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi: Mengadopsi konsep pembangunan ekonomi "Sumitronomics" untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

Langkah-langkah ini menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang baru di Indonesia, dengan fokus pada kemandirian fiskal, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Respons Strategis Kabupaten Deiyai

Kabupaten Deiyai, dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang dilandasi filosofi ‘Dou, G*i, Ekowai’ serta motto ‘Enaimo Ekowai’, memiliki peluang untuk merespons gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan langkah-langkah strategis yang selaras dengan kebijakan pusat, namun tetap memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal.

Berikut adalah beberapa respons yang dapat dipertimbangkan:

• Prioritaskan Sektor Unggulan Daerah: Kabupaten Deiyai dapat memfokuskan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang sesuai dengan potensi lokal, seperti pertanian organik, perikanan berkelanjutan, atau pariwisata berbasis budaya dan alam. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

• Peningkatan Kapasitas UMKM: Memanfaatkan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang merupakan salah satu gebrakan Menkeu, Pemkab Deiyai dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen bisnis, teknologi informasi, dan pemasaran produk.

• Adopsi Kebijakan Karbon Hijau: Kabupaten Deiyai dapat mengintegrasikan kebijakan karbon hijau dengan mengembangkan program-program yang mendukung energi terbarukan dan ekonomi hijau, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah dan konservasi hutan.

• Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran: Dengan adanya relokasi dana SAL, Pemkab Deiyai perlu memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.

• Peningkatan PAD: Optimalisasi penerimaan pajak daerah (PAD) juga harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah.

Dengan respons yang tepat dan terukur, Pemerintah Kabupaten Deiyai dapat bersinergi dengan kebijakan Menteri Keuangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deiyai, 9 Oktober 2025
(Tim Redaksi Humas Pemda Deiyai)



*iEkowai

02/07/2025

Mari biasakan kelolah sumberdaya alam Papua

16/02/2025

Kenapa semua aspek di kerjakan oleh TNI, Makanan bergizi dikerjakan oleh Tni, Perpustakan Gratis dikerjakan Oleh TNI, Guru dikerjakan Oleh TNI dan Dll, Kalau begitu Rakyat Pegang Senjata.