Koalisi Deiyai Maju

Koalisi Deiyai Maju BERSAMA AWII MOTEI MEWUJUDKAN KABUPATEN DEIYAI YANG HARMONI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA.

Suhu Udara Naik 1,5°C  : Bagaimana Kondisi Pulau Papua 10 Tahun Mendatang?Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah dan Masyar...
17/11/2025

Suhu Udara Naik 1,5°C : Bagaimana Kondisi Pulau Papua 10 Tahun Mendatang?

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah dan Masyarakat Papua?

Kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celcius bukan lagi sekadar prediksi ilmiah; itu adalah kenyataan yang kini mulai dirasakan dari pesisir Mimika hingga pegunungan Lembah Baliem. Bagi Pulau Papua wilayah dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia dan sumber keanekaragaman hayati dunia kenaikan ini membawa konsekuensi ekologis, sosial, dan ekonomi yang jauh lebih serius dibandingkan daerah lain.

Dalam sepuluh tahun mendatang, Papua berada pada persimpangan besar: apakah ia akan menjadi benteng terakhir ekologi Nusantara, atau justru menjadi wilayah pertama yang menerima kerusakan paling parah akibat perubahan iklim.

1. Dampak Kenaikan Suhu 1,5°C bagi Papua dalam 10 Tahun ke Depan

a. Hutan Tropis Terancam Kehilangan Keseimbangan

Hutan hujan Papua sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Dengan kenaikan 1,5°C:
- Risiko kekeringan musiman meningkat, terutama di Papua bagian selatan.
- Frekuensi kebakaran hutan alami dan buatan naik, merusak habitat satwa endemik seperti kasuari, cenderawasih, dan kangguru pohon.
- Penurunan kelembaban tanah mengganggu siklus air dan memperburuk erosi.

b. Gletser Puncak Carstensz Hilang Permanen

Dalam satu dekade, gletser terakhir di Indonesia yang berada di Pegunungan Jayawijaya diproyeksikan lenyap sepenuhnya, menghapus penanda ekologis bersejarah yang telah ada ribuan tahun.

c. Wilayah Pesisir Mulai Tenggelam

Kenaikan permukaan laut mengancam:
- Pesisir Sarmi, Waropen, Asmat, Merauke, Mimika bagian dataran rendah, dan kawasan rawa lainnya.
- Permukiman masyarakat adat pesisir dapat mengalami intrusi air laut, merusak sumur air tawar dan kebun.

Ini bukan lagi ancaman, tetapi proses yang sudah terlihat secara perlahan.

d. Krisis Pangan Bertambah

Perubahan curah hujan dan pola musim akan memengaruhi:
- Produktivitas ubinan, keladi, sagu, sayuran dataran tinggi, dan beberapa komoditas pangan lokal.
- Perubahan suhu ekstrem di dataran tinggi dapat mengakibatkan gagal panen.

e. Gangguan Kesehatan Masyarakat

Kenaikan suhu dan kelembaban mempercepat penyebaran:
- Malaria,
- penyakit kulit,
- infeksi saluran pernapasan,
- dan penyakit bawaan air.

Wilayah yang selama ini dingin, seperti Paniai Deiyai, Dogiyai, Wamena, Puncak dan Lani Jaya, berpotensi mengalami pola penyakit baru.

2. Bagaimana Kondisi Sosial Papua 10 Tahun Mendatang?

a. Migrasi Ekologis

Sejumlah daerah pesisir dan rawa berpotensi menjadi tidak layak huni, memicu perpindahan penduduk ke wilayah kota atau dataran tinggi. Ini bisa menjadi konflik baru perebutan ruang hidup.

b. Tekanan Ekonomi

Kerusakan alam berdampak langsung pada:
- Nelayan pesisir,
- petani subsisten,
- masyarakat adat yang bergantung pada hutan.

Krisis ekologi otomatis menjelma menjadi krisis ekonomi dan ketahanan keluarga.

c. Hilangnya Pengetahuan Lokal

Perubahan iklim mengacaukan ritme alam (musim, angin, air). Pengetahuan lokal terkait waktu tanam, polah angin laut, hingga siklus hutan bisa menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

3. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Papua?

a. Perencanaan Tata Ruang Berbasis Iklim

Pemerintah daerah harus meninjau ulang RTRW dengan pertimbangan:
- Kerentanan pesisir terhadap kenaikan air laut,
- Kawasan rawan longsor di pegunungan,
- Koridor ekologis yang tidak boleh digusur untuk kepentingan investasi.

b. Moratorium Pembalakan dan Ekspansi Sawit

Fakta menunjukkan bahwa hutan Papua adalah benteng terakhir Indonesia. Jika tidak dijaga, seluruh Indonesia akan merasakan dampaknya.
- Pengawasan ketat izin HPH dan HTI,
- Penghentian konversi hutan primer,
- Audit lingkungan terhadap proyek strategis.

c. Investasi pada Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah perlu mengembangkan:
- Ekowisata berbasis masyarakat adat,
- pertanian organik dataran tinggi,
- perikanan berkelanjutan,
- industri sagu modern.

Ini bukan hanya ekonomi hijau, tetapi ekonomi Papua.

d. Program Pangan Lokal Tahan Iklim

Mendorong:
- diversifikasi tanaman lokal (sagu, keladi, tali, petatas),
- teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan cuaca,
- penyimpanan air berbasis kampung.

e. Sistem Peringatan Dini Bencana Iklim

Pemerintah wajib:
- menyediakan informasi cuaca real-time,
- edukasi kebencanaan,
- memperkuat kapasitas BPBD dan relawan kampung.

f. Kemitraan dengan Masyarakat Adat

Pemda harus menjadikan masyarakat adat sebagai:
- pengelola hutan,
- penjaga ekosistem,
- mitra utama kebijakan iklim, bukan objek belaka.

4. Apa yang Dapat Dilakukan Masyarakat Papua?

a. Menghidupkan Kembali Sistem Pangan Tradisional

Petatas, keladi, sayuran dataran tinggi, dan sagu adalah tanaman paling tahan iklim. Mengoptimalkannya berarti memperkuat ketahanan pangan.

b. Menjaga Hutan Adat

Komunitas lokal perlu memperkuat:
- hukum adat,
- batas hutan ulayat,
- larangan pembalakan tanpa izin adat.

Pengawasan kampung sering lebih efektif daripada aparat formal.

c. Mengurangi Ketergantungan pada Komoditas Rentan

- Komoditas seperti kopi atau cabai sangat bergantung pada suhu stabil. Masyarakat perlu memperluas sumber ekonomi alternatif berbasis lingkungan.

d. Pendidikan Iklim di Tingkat Kampung

- Ajarkan generasi muda tentang perubahan iklim,
- dokumentasikan pengetahuan lokal,
- libatkan mereka dalam pemantauan alam.

e. Pengelolaan Air dan Kebun yang Adaptif

- pembuatan embung kecil,
- saluran air kampung,
- pertanian berteras,
- pemilihan varietas tanaman tahan panas dan tahan kering.

Pulau Papua menghadapi dekade krusial. Kenaikan suhu sebesar 1,5°C bukan sekadar ancaman alam, tetapi peringatan keras bahwa waktu mulai habis. Jika pemerintah, masyarakat adat, gereja, organisasi lokal, akademisi, dan kaum muda tidak bergerak bersama, Papua akan mengalami kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan.

Namun bila dikelola dengan bijaksana, Papua dapat menjadi contoh dunia: sebuah wilayah yang mampu mempertahankan hutan, menghormati masyarakat adat, dan bertahan hidup di tengah krisis iklim global.

"Masa depan Papua ditentukan oleh pilihan kita hari ini"

GUBERNUR MALUKU UTARA, MENGAPA  NAMANYA SEDANG NAIK DAUN?Oleh. Ir. Yan Ukago, MTDiberitakan, bahwa Ibu  Gubernur Maluku ...
11/10/2025

GUBERNUR MALUKU UTARA, MENGAPA NAMANYA SEDANG NAIK DAUN?

Oleh. Ir. Yan Ukago, MT

Diberitakan, bahwa Ibu Gubernur Maluku utara pandai mencari program ke Jakarta untuk dibawa ke daerahnya, sehingga pertumbuhan ekonominya sedang tinggi, mengalahkan semua provinsi di Indonesia, termasuk Jakarta. Nama Gubernur Shery pun berkibar, mengalahkan popularitas gubernur lain dan dipuji Mendagri TIto Karnavian.

Apakah gubernur lain juga bisa?
Jawabannya bisa, asalkan minimal memenuhi dua syarat, yaitu:
1. Serapan APBD-nya tinggi, jangan menumpuk uang APBD di bank.
2. Menyiapkan sejumlah Readiness Criteria (Kriteria Kesiapan Daerah) yang diminta oleh lembaga sektoral di pusat pada berbagai kementerian, agar dana pusat bisa masuk ke daerah.

Kedua persyaratan ini sama-sama berat.
Untuk syarat nomor 1, agar pertumbuhan ekonomi tinggi, uang yang ada di semua dinas perangkat daerah harus dijalankan agar terjadi penyerapan anggaran. Saat ini sudah bulan Oktober, tinggal 3 bulan sampai Desember. Yang bikin rumit tidak semudah itu uang bisa dibelanjakan karena ada prosedur yang harus dipatuhi. Uang negara bukanlah uang pribadi Gubernur yang tidak semudah uang untuk dibelanjakan. Contohnya di PUPR, untuk belanjakan pembanguan jalan Rp 20 M, harus lelang perencanaan, pengawasan hingga fisik melalui proses tender yang butuh waktu 6 bulan sejak APBD ditetapkan. Banyak, uang tidak bisa terserap, makin tinggi APBD yang tidak terserap, makin rendah pertumbuhan ekonomi. Para Kepala Dinas harus gesit serap anggaran, yang penting ada arahan pimpinan daerah.

Sedangkan untuk syarat nomor 2, Gubernur perlu jam terbang terkait urusan Readiness Criteria untuk memancing dana APBN masuk ke daerah. Pemilik daerah harus menyiapkan puluhan kriteria, di antaranya: Programnya APBD daerah sama dengan visi pusat, ada Perdanya, ada lahannya yang Clean & Clear, ada Detail Engineering Design (DED), ada Dana Sharing, dan lain sebagainya. Intinya setiap sektor beda persyaratanya.

Tidak bisa seorang gubernur hanya dengan garuda di dada bicara lalu secara langsung disetujui pusat. Semakin ke sini, paradigma Pemerintah pusat sudah berubah. Daerah harus menunjukkan keseriusan dengan menyiapkan readiness criteria yang diminta melalui BAPPEDA/BAPERIDA-nya.

Menurut dugaan kami, Ibu Gubernur Maluku Utara sedang sukses karena berhasil memenuhi dua persyaratan tadi. Hal ini juga bisa sukses di Maluku Utara karena mungkin Pemerintahan sebelumnya sudah merintis jalan bagi Gubernur sekarang, sehingga Maluku Utara sedang naik daun. Artinya, gubernur sekarang dan pemerintahan sebelumnya sejalan karena readiness criteria tersebut pasti sudah disiapkan sejak masa gubernur sebelumnya.

Bagaimana dengan provinsi lain di Indonesia? Mungkin masih berat. Dua kriteria ini ibarat benang talingkar, hanya gubernur mengerti yang paham.
Demikian informasi yang bisa kami bagikan.

Data Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 👉🏿 https://malut.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/792/ekonomi-maluku-utara-triwulan-i-2025-tumbuh-34-58-persen--y-on-y----ekonomi-maluku-utara-triwulan-i-2025-tumbuh-2-75-persen--q-to-q-.html

Awi Jr, 25.

Pemerintah Kabupaten dan Upaya Menciptakan Kemandirian RakyatKemandirian rakyat adalah cita-cita besar dalam pembangunan...
09/10/2025

Pemerintah Kabupaten dan Upaya Menciptakan Kemandirian Rakyat

Kemandirian rakyat adalah cita-cita besar dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang mandiri mampu mengelola potensi yang dimiliki tanpa selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Di sinilah peran pemerintah kabupaten menjadi sangat penting, karena mereka berada di garis terdepan dalam memahami kebutuhan dan potensi masyarakat di wilayahnya. Melalui kebijakan yang tepat dan program pemberdayaan yang berkelanjutan, pemerintah kabupaten dapat menjadi motor penggerak terciptanya kemandirian rakyat.

Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan luas dalam mengelola urusan pemerintahan daerah, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dengan kewenangan ini, mereka dapat menyusun program yang benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, di daerah agraris, pemerintah kabupaten bisa mengembangkan pelatihan pertanian modern, memperkuat koperasi tani, dan mendorong hilirisasi produk pertanian agar nilai jualnya meningkat. Sementara di daerah pesisir, potensi perikanan dan wisata bahari bisa diolah menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan.

Kemandirian rakyat tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan mental. Rakyat yang mandiri memiliki kemampuan untuk berinovasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada bantuan dana, tetapi harus menanamkan nilai-nilai kemandirian, kerja keras, dan tanggung jawab.

Pemerintah kabupaten juga berperan penting dalam menyediakan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, masyarakat dapat menciptakan peluang kerja baru dan mengembangkan usaha mandiri. Selain itu, dukungan terhadap sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi kunci penting. Melalui kemudahan perizinan, akses modal, dan pendampingan usaha, masyarakat dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang kuat dan berdaya saing.

Namun, dalam mewujudkan kemandirian rakyat, tantangan tentu tidak sedikit. Masih banyak daerah yang menghadapi masalah seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, dan rendahnya literasi digital. Karena itu, pemerintah kabupaten perlu membangun sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, sektor swasta, lembaga pendidikan, maupun masyarakat itu sendiri. Kolaborasi ini menjadi fondasi agar program pemberdayaan tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar berdampak nyata.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, kepercayaan publik akan meningkat, dan masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola daerahnya.

Pada akhirnya, kemandirian rakyat bukanlah hasil yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Ia adalah proses panjang yang memerlukan kesungguhan, konsistensi, dan partisipasi semua pihak. Pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi proses ini, dengan memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat kecil dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Jika pemerintah kabupaten mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik, maka kemandirian rakyat bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang akan membawa daerah menuju kemajuan yang sejati, daerah yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga kuat secara sosial dan berdaya secara budaya.

Beban di Kepala, Kekuatan di HatiMama-mama Papua adalah lambang kekuatan yang sunyi. Di atas kepala mereka, noken menjad...
02/10/2025

Beban di Kepala, Kekuatan di Hati
Mama-mama Papua adalah lambang kekuatan yang sunyi. Di atas kepala mereka, noken menjadi saksi kehidupan. Mereka pikul hasil kebun, makanan ternak, bahkan anak-anaknya sendiri.

Setiap langkah adalah doa, setiap beban adalah cinta.
Mereka tidak hanya membawa hasil bumi, tetapi juga harapan dan kelangsungan hidup keluarga. Di tengah tanah yang keras dan jalan terjal, mereka tetap berjalan tegak, sabar, dan penuh kasih.
Dari beban di kepala, lahirlah kebijaksanaan dan kekuatan. Dari peluh di dahi, tumbuhlah keteguhan hati. Mama-mama Papua mengajarkan bahwa kasih sejati seringkali hadir dalam diam, dalam kerja keras, dan dalam noken yang tak pernah lelah menampung kehidupan.

Deiyai Perlu Harmoni
01/12/2024

Deiyai Perlu Harmoni

Suaramu bisa memberikan perubahan yang baik untuk masa depan Kabupaten Deiyai.Pilih NO.3 Yang sudah teruji kwalitasnya  ...
10/11/2024

Suaramu bisa memberikan perubahan yang baik untuk masa depan Kabupaten Deiyai.

Pilih NO.3 Yang sudah teruji kwalitasnya

08/11/2024

Lagu Mars Awii Moteii ( YAN UKAGO, ST., MT & STEFANUS MOTE)

Deiyai, The Heart Of Papua (Deiyai Jantung Hati Papua)

Cipt/Voc : Herman You Yakitouby

Pilih Nomor Urut 3, Yang sudah teruji kwalitasnya.

06/11/2024

YAN UKAGO, ST., MT & STEFANUS MOTE

Kami dua sudah Siap Bekerja Untuk Masyarakat Deiyai.

Debat Publik KeduaPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai akan berlangsung pada hari Selasa, 5 November ...
03/11/2024

Debat Publik Kedua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai akan berlangsung pada hari Selasa, 5 November 2024 di Aula LPP RRI Nabire dengan tema " Peningkatan Pelayanan Publik dan Menyelesaikan Masalah Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Deiyai".

Pilih Nomor 3. Pilih Yang Sudah Teruji Kualitasnya

PEMANFAATAN PAGAR TRADISIONAL "ME EDA" SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA SUKU MEE DI K...
31/10/2024

PEMANFAATAN PAGAR TRADISIONAL "ME EDA" SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA SUKU MEE DI KABUPATEN DEIYAI

Pagar Tradisional Suku Mee di Perkantoran Pemerintah Deiyai sebagai Upaya Pengembalian Ekonomi Rakyat (Eda Wotataibage) selain melestraikan nilai-nilai budaya yang hampir punah.

Suku Mee di Papua, khususnya di wilayah Deiyai, memiliki kekayaan budaya yang berakar kuat pada tradisi dan alam sekitar. Salah satu warisan budaya yang terus dijaga adalah "Me Eda" yang merupakan bentuk pagar kayu.

"Me Eda" terbuat dari material alami kayu, pago, dan rotan, yang semuanya tersedia secara melimpah di hutan-hutan Deiyai (Tigi dokoo) Pagar ini biasanya dibangun dengan pola dan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Suku Mee.

Secara fungsional, "Me Eda" berfungsi sebagai pembatas fisik yang menjaga keamanan dan privasi suatu area, namun juga memiliki nilai simbolis sebagai penanda kepemilikan lahan dan ruang sosial.

Me Eda sebagai Upaya Pelestarian Budaya

Integrasi "Me Eda" dalam arsitektur perkantoran di Deiyai merupakan langkah strategis untuk melestarikan budaya lokal yang mulai tergerus oleh modernisasi.

Penggunaan pagar tradisional ini di ruang publik yang formal, seperti perkantoran pemerintah, dapat membantu memperkuat identitas lokal. Ini juga menjadi simbol penting dari keberlanjutan budaya, yang menunjukkan bahwa elemen tradisional masih relevan dan memiliki tempat dalam konteks pembangunan modern.

"Me Eda" dan Pengembangan Ekonomi Lokal (Eda Wotataibage ka edepede)

Salah satu tujuan utama pengembangan "Me Eda" di lingkungan perkantoran pemerintah adalah untuk menghidupkan kembali ekonomi lokal melalui produksi dan distribusi pagar tradisional. Dengan memperbanyak pesanan untuk bahan dan pembuatan pagar, masyarakat lokal dapat terlibat dalam siklus ekonomi yang lebih produktif. Para pengrajin tradisional, yang memiliki keahlian khusus dalam membuat pagar ini, bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui keterampilan mereka ( eda wotaitaibagee ka edepede).

Konsep Eda Wotataibage, yang berarti "pengembalian ekonomi rakyat," sangat relevan dalam konteks ini adlh Dengan mengintegrasikan produk budaya ke dalam proyek infrastruktur formal, masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja ( eda wagii bagee) , tetapi juga sebagai penyedia barang dan jasa berbasis kearifan lokal ( eda tekitekiteetai bage, koudaigaa megee doutounee tiyakee).

Hal ini bisa membuka peluang baru bagi pengrajin lokal untuk memasarkan produk mereka tidak hanya di lingkungan lokal tetapi juga untuk proyek-proyek di luar daerah.

Dampak Ekonomi dan Sosial
(Edu gootai bagee, eda wotaatai bagee, pago duwaatai bagee, eda wageetai bagee ) semua akan mendapatkan peluang bisnis (edepede wagii) selain membuka lapangan kerja bagi masyrakat lokal.

Dari segi ekonomi, penggunaan "Me Eda" sebagai bagian dari proyek infrastruktur pemerintah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adat.

Para pengrajin kayu, rotan, pago serta para pekerja yang terlibat dalam pembuatan dan pemasangan pagar, akan mendapatkan manfaat langsung. Selain itu, permintaan bahan baku dari alam seperti kayu, rotan dan pago akan memberikan dorongan kepada sektor pertanian lokal yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam secara ekonomi.

Mengapa pagar beton dan besi di bongkar lalu ganti dengan pagar tradisional (me eda) suku mee Deiyai ?krn peredaran uang ke rakyat lokal akan meningkat bukan kepada pengusaha spt tokoh dll, jika kita pake pagar beton dan besi maka uang akan berputar kepada pengusaha/tokoh2 bangun, itu sebabnya upaya ne dilakukan dengan maksud memperdayakan ekonomi rakyat kecil untuk meningktkan taraf hidup masyarakat.

Dari sisi sosial, pengenalan kembali "Me Eda" di ruang publik modern seperti perkantoran pemerintah akan memperkuat rasa kebanggaan budaya dan identitas lokal.

Masyarakat akan merasa bahwa budaya mereka tidak hanya dihormati, tetapi juga diakui dan diapresiasi dalam lingkungan yang lebih luas. Ini akan berdampak pada kohesi sosial dan memperkuat solidaritas komunitas.

Tantangan dan Solusi

Meskipun integrasi "Me Eda" dalam lingkungan perkantoran pemerintah deiyai memiliki banyak potensi, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah persepsi bahwa elemen tradisional seperti "Me Eda" mungkin dianggap kurang modern atau tidak sesuai dengan citra pembangunan perkotaan (dianggap tikai yamokato/doga kaa wagii).

Untuk mengatasi ini, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk bekerja sama dalam merancang pagar yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional namun disesuaikan dengan kebutuhan estetika dan fungsional bangunan modern seperti seng plat sebagai bahan estetika supaya pagar tetap kering dan bertahan lama ( analisis pengaruh lembab terhadap kaulitas kayu"eda debii" perlu lakukan)

Selain itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pengrajin lokal untuk meningkatkan kualitas dan standar produksi mereka agar sesuai dengan permintaan pasar yang lebih luas (cara gerjajin mesin sensor) Pendampingan teknis dalam hal pengelolaan bahan baku dan pemasaran juga diperlukan untuk memastikan kelangsungan program ini.

Jangka waktu "Me Eda" hanya 6 bulan, hal ne supaya edawotataibage dari berbagai kampung dan dusun deiyai bisa dapatkan uang sesuai dengan jadwal, misalkan bagian Debei dan tigi timur pemerintah suruh siapkan pagar 500 m3 kemudian 6 bulan berikutnya tigi selatan dan tigi utara siapkan 500 kubik pagar dll.

[ Sebagai contoh Kita hitung berapa uang pemerintah yg bisa beredar ke
Pengrajin pagar "Edawotaataibage" selama1 tahun dalm 2 kali tahapan .. ?

6 bulan pertama dibutuhkan 500 kubik pagar kayu kelas 1 (amo/digi edaa), harga 1 kubik = 2 juta dipasaran.

Nah sekarang 500 kubik pemerintah beli untuk pagar perkantoran
500x 2 juta= 1 milyar. Demikian juga 6 bulan berikutnya

Untuk 1 tahun uang pemerintah bisa beredar kepada masyarakat "eda wotataibage pa" hampir 2 milyar dalam satu tahun, kita tidak hitung kebutuhan pagar lainnya spt (ukaa edaa, daa okogo edaa, bugi edaa, ekina edaa, ema owaa edaa dll). dengan demikian uang pemerintah akan berputar di perekonomian masyarakat lebih dr 5 miliyar 1 tahun tidak hitung dengan usaha lain dari masyarakat lokal.]

Penggunaan "Me Eda" sebagai pagar tradisional di lingkungan perkantoran pemerintah kabupaten Deiyai adalah langkah yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat melalui konsep Eda Wotataibage. Dengan memadukan elemen tradisional ke dalam pembangunan modern, pemerintah dapat menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam produksi dan pemasangan "Me Eda", ekonomi lokal dapat diperkuat, identitas budaya dilestarikan, dan kohesi sosial semakin diperkuat.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Deiyai, melestarikan nilai2 budaya suku mee deiyai, dan menciptkan lapangan kerja bagi penganggur dan masyarakat hanya bisa dilakukan oleh Yan Ukago ( Awikaituma jr ) Calon Bupati Deiyai nomor urut 3. Beliau adalah pemimpin yg berkompeten, birokrat, kereatif, inovatif dan karisma.

Deiyai, 29 september 20224
Time: 12 .00 WP

DEBAT PUBLIK ANTARA PARA PASLON CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI.Sesuai Undangan dari KPU Kabupaten Deiyai...
24/10/2024

DEBAT PUBLIK ANTARA PARA PASLON CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI.

Sesuai Undangan dari KPU Kabupaten Deiyai maka Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 akan di laksanakan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, Pukul 12.00 WIT, di Aula DPRD Kabupaten Deiyai dengan Tema Debat " TRANFORMASI PERAN PEMERINTAH MENUJU KABUPATEN DEYAI YANG MANDIRI, ADIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA".

Dalam Debat tersebut para Tim Kampanye dan Pengurus Partai Pengusung hadir.

Nomor 03. Pilih Yang Sudah Teruji Kualitasnya

Address

Jalan Perkantoran Pemda, Mogouda, Kab. Deiyai
Tigi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Koalisi Deiyai Maju posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share